Oleh: Andri E. Tarigan
Pemuda merupakan tonggak perubahan yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan negeri ini. Hampir di setiap sendi sejarah perjalanan bangsa ini terdapat peran aktif para pemuda. Mereka berjuang dengan semangat dan pemikiran yang ditujukan untuk menegakkan kemanusiaan. Gerakan-gerakan yang digagas oleh para pemuda, menjadi kontrol sosial yang ampuh untuk menumbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai luhur bangsa.
Gerakan pemuda yang bersejarah masih berlanjut dan masih bersuara sampai sekarang. Selama masa pemerintahan presiden SBY, hampir setiap bulan terlihat aksi-aksi pemuda yang menuntut keadilan dalam pemerintahan SBY. Demonstrasi besar terjadi pada masa 100 hari pemerintahan SBY. Aksi tersebut dilakukan karena SBY dianggap tidak mampu merealisasikan janji-janji yang diucapkannya saat kampanye. Aksi ini berlalu begitu saja, tanpa ada respon aktif dari masyarakat.
Demonstrasi masalah pangan juga banyak diberitakan di media. Salah satu dari demo tersebut adalah penentangan terhadap kebijakan mengimpor beras dari Thailand. Banyak pemuda, pekerja, dan para intelektual yang menentang kebijakan ini karena akan semakin menjauhkan pertanian di negeri kita dari kemandirian. Tuntutan para pemuda ini tidak direspon positif oleh pemerintah hingga baru-baru ini Thailand melakukan perlindungan bagi produknya dimana ekspor beras bagi Indonesia berkurang.
Di sepanjang 2010, ditemukan banyak kasus korupsi yang menggegerkan negeri kita. Mulai dari kasus aliran dana BLBI, bank Century, dan yang paling menggegerkan dan bikin geregetan: Gayus! Kesuburan lahan korupsi ini merupakan fokus yang tidak luput dari protes kaum muda. Tuntutan demi tuntutan juga dilayangkan dengan harapan kasus-kasus tersebut segera tuntas. Hanya saja, kasus-kasus tersebut tak kunjung tuntas, dan malah bertambah runyam dengan ditemukannya rekening buncit di tubuh Polri.
Di dunia pendidikan, aksi-aksi pemuda lebih ditujukan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan masalah sistemik dalam skala nasional. Sebut saja UU BHP yang akhirnya batal direalisasikan. Kebijakan pendidikan nasional yang dianggap paling berpengaruh buruk tapi tak kunjung diubah adalah pelaksanaan UN.
Untuk hal kerusakan alam, pemuda banyak bersuara untuk kasus Lapindo. Kasus ini belum tuntas sampai saat ini dan daerah yang terancam oleh luapan lumpurnya juga semakin meluas. Kerusakan ini merupakan ancaman besar tapi belum diberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terus bermunculan dari kasus ini.
Kasus-kasus TKI yang terus berlanjut dan perselisihan antar umat beragama juga termasuk agenda yang tak terselesaikan oleh pemerintah dan sangat disesalkan oleh para pemuda. Aksi-aksi demonstrasi, selebaran, dan tulisan-tulisan di media marak dilakukan agar pemerintah tidak gagal dalam menegakkan HAM bagi penduduk Indonesia. Pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap kaum pembela agama yang radikal dan anarkis yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Kredibilitas?
Pemuda merupakan tonggak perubahan yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan negeri ini. Hampir di setiap sendi sejarah perjalanan bangsa ini terdapat peran aktif para pemuda. Mereka berjuang dengan semangat dan pemikiran yang ditujukan untuk menegakkan kemanusiaan. Gerakan-gerakan yang digagas oleh para pemuda, menjadi kontrol sosial yang ampuh untuk menumbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai luhur bangsa.
Gerakan pemuda yang bersejarah masih berlanjut dan masih bersuara sampai sekarang. Selama masa pemerintahan presiden SBY, hampir setiap bulan terlihat aksi-aksi pemuda yang menuntut keadilan dalam pemerintahan SBY. Demonstrasi besar terjadi pada masa 100 hari pemerintahan SBY. Aksi tersebut dilakukan karena SBY dianggap tidak mampu merealisasikan janji-janji yang diucapkannya saat kampanye. Aksi ini berlalu begitu saja, tanpa ada respon aktif dari masyarakat.
Demonstrasi masalah pangan juga banyak diberitakan di media. Salah satu dari demo tersebut adalah penentangan terhadap kebijakan mengimpor beras dari Thailand. Banyak pemuda, pekerja, dan para intelektual yang menentang kebijakan ini karena akan semakin menjauhkan pertanian di negeri kita dari kemandirian. Tuntutan para pemuda ini tidak direspon positif oleh pemerintah hingga baru-baru ini Thailand melakukan perlindungan bagi produknya dimana ekspor beras bagi Indonesia berkurang.
Di sepanjang 2010, ditemukan banyak kasus korupsi yang menggegerkan negeri kita. Mulai dari kasus aliran dana BLBI, bank Century, dan yang paling menggegerkan dan bikin geregetan: Gayus! Kesuburan lahan korupsi ini merupakan fokus yang tidak luput dari protes kaum muda. Tuntutan demi tuntutan juga dilayangkan dengan harapan kasus-kasus tersebut segera tuntas. Hanya saja, kasus-kasus tersebut tak kunjung tuntas, dan malah bertambah runyam dengan ditemukannya rekening buncit di tubuh Polri.
Di dunia pendidikan, aksi-aksi pemuda lebih ditujukan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan masalah sistemik dalam skala nasional. Sebut saja UU BHP yang akhirnya batal direalisasikan. Kebijakan pendidikan nasional yang dianggap paling berpengaruh buruk tapi tak kunjung diubah adalah pelaksanaan UN.
Untuk hal kerusakan alam, pemuda banyak bersuara untuk kasus Lapindo. Kasus ini belum tuntas sampai saat ini dan daerah yang terancam oleh luapan lumpurnya juga semakin meluas. Kerusakan ini merupakan ancaman besar tapi belum diberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terus bermunculan dari kasus ini.
Kasus-kasus TKI yang terus berlanjut dan perselisihan antar umat beragama juga termasuk agenda yang tak terselesaikan oleh pemerintah dan sangat disesalkan oleh para pemuda. Aksi-aksi demonstrasi, selebaran, dan tulisan-tulisan di media marak dilakukan agar pemerintah tidak gagal dalam menegakkan HAM bagi penduduk Indonesia. Pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap kaum pembela agama yang radikal dan anarkis yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Kredibilitas?
Berbagai kasus yang tak terselesaikan seperti aliran dana BLBI, Century, Gayus, Lapindo, TKI, konflik agama, kesejahteraan, pendidikan, dan yang terbaru adalah membumbung tingginya harga cabe, merupakan hal yang kian menciderai kredibilitas SBY. Hampir semua tindakan SBY yang tampak di media dianggap sebagai pencitraan belaka. Banyak pula masyarakat yang pada akhirnya apatis karena tumpukan kasus tak terselesaikan dan maraknya kepentingan elite yang mengacaukan negeri ini.
Kredibilitas yang cidera ini semakin tampak dengan aksi tokoh-tokoh lintas agama yang menyuarakan berbagai kebohongan SBY. Mereka berpendapat bahwa pemerintah melakukan kebohongan karena terjadi ketimpangan antara pernyataan dan kenyataan. Data yang ditunjukkan pemerintah seolah permasalahan tidak ada, atau kecil. Padahal, permasalahan bangsa saat ini sangat akut dan menyangkut hak-hak yang asasi seperti agama dan kesejahteraan.
Aksi tokoh lintas agama itulah yang kembali memantik api pergerakan pemuda beberapa saat terakhir. Di berbagai tempat, para pemuda melakukan aksi-aksi demi menyuarakan agar SBY tidak lagi bohong bahkan meminta SBY turun dari jabatannya. Ada pula sekelompok pemuda yang melakukan aksi dengan membuat poster SBY berhidung panjang seperti Pinokio, dimana dalam orasinya mereka tidak lagi mengakui SBY sebagai presiden dan mengakhiri aksi dengan mengoyak poster SBY mirip Pinokio tersebut. Pada 24 januari lalu, berbagai organisasi mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tuntutan yang sama dan berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dan polisi.
Rantai kasus yang tak terselesaikan merupakan agenda penting bagi SBY untuk memulihkan kredibilitasnya. Gaya kepemimpinan SBY selama ini, yang mengedepankan pencitraan dan mengesampingkan suara pemuda butuh koreksi khusus agar stabilitas nasional yang selama ini dibanggakan pemerintah tidak terganggu. Pemuda merupakan penyambung lidah rakyat yang berkekuatan, bisa dibayangkan apa jadinya bila pemuda tak lagi menghargai (kredibilitas) pemimpinnya.***
Penulis adalah ketua KDAS periode 2010/2011
